Pemda Minta Ujian Nasional tak Langsung Disetop

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah.
Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga layak dihentikan sementara waktu.
"Ya kami mengikuti kebijakan pusat saja. Kalau UN dihentikan, sebaiknya berjenjanglah, jangan langsung disetop," kata Bupati Kerinci Adi Rozal di sela-sela penganugerahan Ki Hajar di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (25/11).
Hal senada diungkapkan Kadis Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin.
Menurut dia, penghapusan UN jangan sekaligus agar daerah bisa menyesuaikan.
"Kalau di Balikpapan, ada UN atau tidak tetap saja menggunakan komputer untuk ujian. Perangkat IT kan tidak hanya dipakai untuk UN, bisa juga untuk ujian sekolah (US)," terangnya.
Meski rencananya UN dihentikan mulai 2017, menurut Muhaimin, di Balikpapan akan tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Bahkan, tahun ini seluruh sekolah SMP, SMA/SMK di Balikpapan menggunakan UNBK.
JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah. Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga
- Berkat Edukasi PSN & TNI AU, Siswa SMK Berhasil Luncurkan Roket Amatir
- Panen Kritik, UI Beberkan Alasan Disertasi Bahlil Tidak Dibatalkan
- Global Infotech Solution Beri Beasiswa Kepada Para Siswa SMK IT di Jabodetabek
- President University dan INTI International University Malaysia Berkolaborasi di Bidang Teknik Sipil
- Sinergi Bakti Mulya 400 International School & Eka Hospital Cibubur dalam Semarak Ramadan
- Ini Solusi Wali Kota Agustina untuk Anak Kurang Mampu yang Tak Diterima di Sekolah Negeri