JPNN.com 
Pemda Minta Ujian Nasional tak Langsung Disetop
jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah.
Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga layak dihentikan sementara waktu.
"Ya kami mengikuti kebijakan pusat saja. Kalau UN dihentikan, sebaiknya berjenjanglah, jangan langsung disetop," kata Bupati Kerinci Adi Rozal di sela-sela penganugerahan Ki Hajar di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (25/11).
Hal senada diungkapkan Kadis Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin.
Menurut dia, penghapusan UN jangan sekaligus agar daerah bisa menyesuaikan.
"Kalau di Balikpapan, ada UN atau tidak tetap saja menggunakan komputer untuk ujian. Perangkat IT kan tidak hanya dipakai untuk UN, bisa juga untuk ujian sekolah (US)," terangnya.
Meski rencananya UN dihentikan mulai 2017, menurut Muhaimin, di Balikpapan akan tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Bahkan, tahun ini seluruh sekolah SMP, SMA/SMK di Balikpapan menggunakan UNBK.
JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah. Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025
.jpeg)
