Pemda Mulai Usulkan Formasi CPNS dan PPPK
Baik untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Masalah pengusulan akan kita sesuaikan dengan keuangan daerah," ujarnya.
Kemampuan anggaran daerah sangat penting jadi bahan pertimbangan karena terkait dengan gaji. Jangan sampai membuat beban belanja pegawai lebih banyak dibandingkan belanja pembangunan.
Jumlah pejabat pensiun juga akan dilihat, tahun ini sekitar 209 orang pegawai yang akan pensiun. Namun jumlah pensiun tidak jadi patokan utama penetapan kuota formasi.
BACA JUGA: Heboh Nasabah Keluhkan Saldo di Rekening Tiba - tiba Berkurang
Tim BKD tengah memetakan posisi yang lowong. Seperti di Dikbud berapa jumlah guru yang kosong, di Dinas Kesehatan akan dikaji berapa tenaga kesehatan. "Ini yang sedang kita petakan," katanya.
Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen CPNS dan 70 persen PPPK. Rekrutmen diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
Kesempatan diprioritaskan kepada pegawai non-PNS atau honorer yang saat ini masih bekerja. (ili/r5)
Terkait rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini, Pemprov NTB membutuhkan 2.918 orang pegawai baru tahun ini.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Mendikdasmen Beri Sinyal Ada Regulasi Baru Penempatan Guru PPPK, Hamdalah
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Anak Guru PPPK di Karanganyar jadi Korban Pemerkosaan, Sang Ibu Minta Polisi Bertindak
- 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat