Pemda Salah Rekrut Pegawai

JAKARTA – Mayoritas pemerintah daerah (pemda) melakukan rekrutmen pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam upaya memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya, hingga saat ini sebagian besar LKPD diberi opini disclaimer oleh BPK. Kepala Direktorat Utama Revbangdiklat BPK, Daeng M Nazier mengatakan, mestinya pemda merekrut pegawai yang punya keahlian di bidang pengelolaan keuangan daerah. Ini penting agar keuangan daerah bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Litbang BPK sudah melakukan penelitian mengenai SDM pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan. Ternyata sangat sedikit yang tahu akuntansi, dan yang ahli akuntansi sektor publik jauh lebih sedikit lagi,” ujar Daeng M Nazier di gedung BPK, Jakarta, Selasa (21/7). 

Dijelaskan Daeng, sebagian pemda menggunakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memegang jabatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hanya saja, setelah dicek ke kampus IPDN, kurikulum di IPDN juga tidak banyak muatan mengenai ilmu akuntansi sektor publik. Kalau toh ada tenaga khusus dengan latar belakang akuntansi, kata Daeng, mereka tidak menguasai akuntansi keuangan di pemerintahan. “Saat kuliah, mereka lebih banyak belajar akutansi sektor privat atau swasta. Nah, ini masalahnya,” urainya.

Daeng mengatakan, kesalahan tidak hanya dilakukan pemda tapi juga pemerintah pusat. Berdasar informasi yang didapat dari sejumlah kepala daerah, sebenarnya beberapa pemda juga sudah mengajukan usulan pegawai yang punya keahlian keuangan. Hanya saja, usulan itu formasinya tidak disetujui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.