Pemda Sumsel Ajak OPD Bekerja Sama Menyatukan Visi dan Misi untuk Kesejahteraan Masyarakat

"Saya minta agar perkantoran baik OPD maupun instansi vertikal untuk tidak meninggalkan simbol-simbol budaya Sumsel, karena ini sudah ada Perdanya. Seperti tanjak dan seragam yang menonjolkan motif kain khas Sumsel,” tegasnya.

Selain itu, untuk menyatukan visi dan menyamakan frekuensi, dia menginginkan agar ada laporan rutin dari instansi vertikal yang sifatnya bukan internal (rahasia), dan ditembuskan ke Gubernur.

Hal ini sebagai langkah bagi kepala daerah jika ada permasalahan yang timbul dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.

"Tidak ada lagi ego sektoral. Jangan sekadar menunggu saat diminta laporan", ucapnya.

Ditambahkannya, berbicara tentang persoalan Sumsel yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, namun luas wilayahnya tidak sama apalagi potensi yang dimiliki masing-masing daerah juga berbeda, pun permasalahan yang dihadapi juga berbeda.

"Ada persoalan non kewenangan, seperti ilegal drilling contohnya, yang FGD-nya sudah ratusan kali diadakan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aksi ini yang sangat berbahaya, ekosistem menjadi rusak, yang jika dibiarkan akan berdampak pada pencanangan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional bisa terancam jika terjadi kerusakan lingkungan. Harus ada koordinasi dengan satker yang sebidang,” ucapnya.

Adapun terkait efisiensi, Herman Deru menyebut, dirinya salah satu gubernur yang tidak menjadikan efisiensi sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan.

“Jika ada benturan terkait keuangan, dia meminta BPKP dapat menjembatani hal tersebut,” imbuhnya.