Pemda Takut BOS jadi Jeratan Korupsi

JAKARTA—Banyaknya jumlah kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah lebih disebabkan lemahnya kapasitas aparat pemda dalam masalah pengelolaan keuangan. Kelambanan penyaluran dana BOS juga diduga lantaran aparat pemda takut pengelolaan BOS menjerat mereka, seperti halnya kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang menyeret banyak kepala daerah ke bui.

 

“Ada kabar bahwa daerah  trauma terhadap kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar). Perlu ditekankan, ini sangat berbeda dengan damkar. Penerimanya jelas, dan anggarannya sudah jelas. Ini sebenarnya hanya masalah capacity building saja,” ungkap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh di Gedung Kemdiknas, Selasa (22/3).

Nuh menyatakan, jika memang pemda takut salah melaksanakan aturan baru yang dianggap rumit dan berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum,  pihaknya  menjamin penyaluran dana BOS dasar hukumnya sudah jelas. Yakni, UU No 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengamanatkan adanya dana yang ditransfer ke daerah.

“Kenapa bisa sampai muncul UU tersebut? Hal ini dikarenakan memang kewenangan pendidikan dasar ada di daerah. Tidak baik kalau yang memegang kewajiban itu di daerah lalu pemerintah pusat yang memegang uangnya,” jelasnya.