Pemda Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Honorer Mantap Ikut Aksi Nasional 18 Maret

jpnn.com, BEKASI - Honorer Kota Bekasi mantap bergabung dalam aksi Nasional 18 Maret 2025. Ini setelah mereka mendapat jawaban dari pemda yang juga menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 ke Maret 2026.

"Honorer yang bergabung dalam Aliansi Merah Putih sudah beraudensi dengan ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dan sekretaris BKD, kasubag Pengadaan PNS dan PPPK. Hasilnya semuanya menolak pengangkatan PPPK 2024 dilaksanakan Maret 2026," tutur Muh. Rahmat Derajat, korlap Aliansi Merah Putih Kota Bekasi kepada JPNN, Senin (17/3).

Dia menyebut pemda dan DPRD Kota Bekasi menolak SK PPPK diserahkan pada 2026. Mereka, bahkan meminta untuk dilaksanakan tahun ini.

Lantaran dana gaji dan tunjangan CPNS serta PPPK 2024 sudah disiapkan.

Rahmat mengungkapkan pernyataan pemda dan DPRD ini menjadi pelecut honorer lintas instansi untuk berjuang menuntut agar pemerintah mencabut keputusannya.

"Dasar keputusan MenPAN-RB Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif untuk menunda pengangkatan PPPK 2024 tahap 1 tidak sesuai dengan amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN," ujar dia.

Oleh karena itu, seluruh honorer Kota Bekasi siap menggeruduk Kantor KemenPAN-RB dan DPR RI dalam aksi nasional 18 Maret dengan bendera Aliansi Merah Putih.

Dia yakin dengan bersatunya honorer dalam aksi nasional 18 Maret, akan bisa menggetarkan sanubari Presiden Prabowo Subianto yang cinta rakyat.