Pemda Wajib Bantu Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Pemilu

jpnn.com, LANDAK - Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa mengatakan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Jadi nanti bapak dan ibu yang bertugas di PPK, kalau camatnya tidak memfasilitasi atau cuek, tidak memenuhi kebutuhan Ibu dan Bapak. Silakan lapor ke kami, ke Bupati,” kata Karolin saat menghadiri Bimbingan Teknis bagi PPK di Aula Hotel Hanura, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu (22/11) kemarin.

Pemerintah Kabupaten Landak, lanjut Karolin, telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada KPUD Kabupaten Landak seperti melakukan koordinasi dengan KPU pada saat penetapan pedoman teknis, penugasan personel dan sekretariat Panwaslu Kabupaten, PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, melaksanakan sosialisasi, serta menyiapkan data kependudukan. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah terkait pendistribusian logistik ke wilayah-wilayah yang medannya cukup sulit.

“Seringkali yang menjadi masalah itu ada di logistik, distribusi logistik, daerah-daerah seperti Serimbu, Kuala Behe, Meranti itu masih mengalami kesulitan untuk distribusi logistik,” tutur Karolin.

Bupati milenial itu berharap koordinasi logistik harus diperbaiki agar terjamin dalam proses pendistribusiannya dapat dilaksanakan tepat waktu. Menurutnya untuk mensukseskan Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai cara guna mencapai tujuan tersebut dengan menjalin lintas sektoral di wilayah kerjanya.

“Sebenarnya untuk memproses Pemilu, Pemerintah dapat menggunakan berbagai cara yang penting dapat tercapai tujuannya. Misalnya kalau didaerah-daerah sulit yang memerlukan kendaraan khusus dapat dikoordinasikan dengan Pemda, Pemda tidak bisa ada TNI/Polri yang bisa bantu,” imbuh Karolin.

Karolin juga mengingatkan agar hambatan yang dihadapi di lapangan jangan sampai dibiarkan. Sebaliknya, segera dikoordinasikan kepada pemerintah daerah agar dapat dicari jalan penyelesaiannya.

Selain itu, pengelolaan keuangan oleh PPK juga menjadi sorotan bagi orang nomor satu di Kabupaten Landak itu, Karolin mengungkapkan seringkali Petugas di Kecamatan lalai dalam mengadministrasikan penggunaan keuangan.