Pemda Wajib Verifikasi Data Honorer K2 yang Daftar PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2 yang lolos verifikasi berhak mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23-24 Februari mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, saat honorer K2 mendaftar, bersamaan dengan itu pemda melaksanakan verifikasi. Apakah benar honorernya masih bekerja sampai sekarang. Dan apakah ijazahnya memenuhi. Bisa jadi di database gurunya belum S1, tapi di data pemda sudah S1.
“Nanti hasil verifikasi administrasi oleh pemda ini akan disesuaikan dengan database BKN. Kalau ternyata honorernya tidak bekerja lagi atau terputus, otomatis langsung kami coret dari database," terang Ridwan.
BACA JUGA: Aturan di UU ASN, Gaji PPPK di Daerah Memang Harus Ditanggung APBD
Hasil verifikasi data ini, lanjutnya, akan diumumkan pemda lewat aplikasi portal SSCASN. Dan, semua datanya bisa dilihat seluruh honorer K2 sehingga lebih transparan.
Ridwan menjelaskan, honorer K2 yang akan diangkat PPPK, syarat utamanya adalah pernah ikut tes CPNS 2013. Itu sebabnya, setiap honorer K2 dimintakan untuk menulis nomor peserta ujian CPNS 2013.
"Kalau yang sudah hilang kartunya bisa minta di masing-masing daerah. Mereka pasti punya arsip data peserta ujian CPNS 2013,” tandasnya.(esy/jpnn)
Pemda diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2 yang lolos verifikasi berhak mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23-24 Februari mendatang.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- MenPAN-RB Rini: Semua Honorer TMS Diikutkan Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Irigasi di Daerah untuk Swasembada Pangan
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Ada Kendala, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Pemda Diminta Gercep