Pemda Wajib Verifikasi Data Honorer K2 yang Daftar PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2 yang lolos verifikasi berhak mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23-24 Februari mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, saat honorer K2 mendaftar, bersamaan dengan itu pemda melaksanakan verifikasi. Apakah benar honorernya masih bekerja sampai sekarang. Dan apakah ijazahnya memenuhi. Bisa jadi di database gurunya belum S1, tapi di data pemda sudah S1.
“Nanti hasil verifikasi administrasi oleh pemda ini akan disesuaikan dengan database BKN. Kalau ternyata honorernya tidak bekerja lagi atau terputus, otomatis langsung kami coret dari database," terang Ridwan.
BACA JUGA: Aturan di UU ASN, Gaji PPPK di Daerah Memang Harus Ditanggung APBD
Hasil verifikasi data ini, lanjutnya, akan diumumkan pemda lewat aplikasi portal SSCASN. Dan, semua datanya bisa dilihat seluruh honorer K2 sehingga lebih transparan.
Ridwan menjelaskan, honorer K2 yang akan diangkat PPPK, syarat utamanya adalah pernah ikut tes CPNS 2013. Itu sebabnya, setiap honorer K2 dimintakan untuk menulis nomor peserta ujian CPNS 2013.
"Kalau yang sudah hilang kartunya bisa minta di masing-masing daerah. Mereka pasti punya arsip data peserta ujian CPNS 2013,” tandasnya.(esy/jpnn)
Pemda diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2 yang lolos verifikasi berhak mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23-24 Februari mendatang.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- Pemerintah Pusat Janjikan Tipping Fee PLTSa Tak Lagi Jadi Beban Pemda
- Mendikdasmen: Rapor Pendidikan dapat Jadi Acuan Bagi Pemda dalam Penuhi SPM
- Jelang Mudik Lebaran, Mendagri Minta Pemda Segera Cek Kondisi Jalan dan Lakukan Perbaikan
- Ketua K2 Palembang Desak Menpan-RB Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CASN
- Baru 70% Data Rekening Guru Valid, Pemda Diminta Proaktif, Pencairan Tunjangan Bertahap