Pemecatan Nusron Cs Bukti Demokrasi Internal Golkar Belum Berjalan

jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar telah memecat tiga kadernya, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang dan Poempida Hidayatullah yang memilih mengambil sikap berbeda dari keputusan resmi partai pimpinan Aburizal Bakrie itu dalam pemilu presiden (pilpres) lalu. Bahkan, DPP Golkar menindaklanjuti pemecatan itu dengan mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Nusron dan Agus dicoret dari daftar calon legislatif (caleg) terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober nanti.

Namun, langkah Golkar terhadap Nusron Cs itu justru dinilai membuka titik lemah Golkar. Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana, pemecatan yang disusul usulan pergantian antar-waktu (PAW)  terhadap Nusron Cs menunjukkan demokrasi di internal Golkar belum berjalan.

“Ancaman PAW itu menunjukkan demokratisasi internal di Partai Golkar belum berjalan. Ternyata oposisional atas elite pengendali partai direspon dengan ancaman PAW atau bahkan pemecatan," kata Ari saat dihubungi Jumat (22/8).

Ari menduga pemecatan terhadap Nusron Cs merupakan imbas faksionalisme di tubuh Golkar. Padahal, faksionalisme merupakan hal lazim.

Hanya saja Ari mengkritisi cara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam menghadapi faksionalisme. Sebab, Ical -panggilan Aburizal- cenderung menggunakan sanksi terhadap pihak penentang.

Ari menilai langkah Ical itu juga terkait dengan upaya politisi yang dikenal sebagai pengusaha itu dalam mempertahankan faksinya di Golkar saat ini. “Apalagi posisi politiknya semakin melemah sejalan dengan melemahnya kapasitas politik Koalisi Merah Putih," ulas Ari.

Terkait dengan langkah DPP Golkar menyurati KPU agar mencoret Nusron Cs dari daftar caleg terpilih, Ari menyarankan lembaga penyelenggara pemilu itu mengacu pada putusan hukum final. Sebab, meski partai punya kewenangan melakukan PAW terhadap kadernya di parlemen namun bisa saja langkah itu dipersoalkan secara hukum dan politik.

Terlebih, kata Ari, Nusron dan Agus telah dipercaya pemilih untuk menjadi wakil rakyat. “Basis dukungan politik dalam bentuk suara pemilih itu merupakan modal politik,” tegasnya.(ara/jpnn)