Pemegang Kartu Prakerja Benaran Digaji? Ini Kata Menaker
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengatakan kartu prakerja yang dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan jawaban untuk masalah ketenagakerjaan.
Namun, apakah benar pemegang kartu tersebut akan digaji? "Ya kalau bahasa beliau honor. Nanti kami kaji lah. Misalnya konkretnya seperti apa. Ada semacam insentifnya, atau seperti apa," ucap Hanif ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3).
Menteri yang juga mantan politikus Senayan ini lebih menitikberatkan pada manfaat kartu prakerja. Di mana angkatan kerja lulusan SMA/SMK akan ditingkatkan skiilnya melalui pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.
Bicara masalah honor, dia menjelaskan bahwa ketika pemegang kartu sudah dilatih dan dalam masa menunggu masuk dunia kerja, masa itulah kemungkinan insentif akan diberikan. Namun demikian, pihaknya belum mau bicara terlalu jauh mengenai hal itu.
(Baca juga: Kartu Prakerja jadi Polemik, Begini Penjelasan Moeldoko)
"Setelah punya skill baru, dia harus punya waktu untuk cari kerja. Pada saat pelatihan dan cari kerja baru, keluarganya siapa yang urus? Itu maksudnya kenapa insentif-insentif itu diperlukan. Bentuknya seperti apa, besarannya seperti apa, nantilah," tuturnya.
Hanif menambahkan, secara ide, rencana tersebut sudah benar. Namun soal aspek finansialnya, besarnya berapa, tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran di APBN.
"Kami juga harus mengukur kemampuan anggaran kan. Ya tunggu saja. Yang penting kartu prakerja itu tepat sasaran menyelesaikan masalah, karena problem selama ini ialah skill," tandasnya. (fat/jpnn)
Secara ide, rencana Kartu Prakerja tersebut sudah benar. Namun, soal aspek finansialnya masih harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran di APBN.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto