Pemekaran Daerah Bukan Untuk Mensejahterakan Pejabat

MANOKWARI - Anggota DPR Papua Barat, Obed Rumbruren menyatakan pemekaran  Provinsi Papua Barat ini bukan untuk mensejahterakan pejabat dengan mengambil keuntungan dari pembuatan laporan yang direkayasa.

Pernyataan ini sengaja dilontarkan Obed yang menyindir adanya pejabat yang membohongi gubernur dengan laporannya. Makanya, tak mengherankan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat diberi opini disclaimer oleh BPK RI selama 6 tahun berturut-turut,2006-2012.

‘ ’Kalau kita cinta gubernur kita, maka kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala SKPD semua harus kerja yang betul. Saya rasa bahwa anggaran sudah digunakan, cuma tidak ada pembukuan yang baik, administrasi tidak bagus. Akhirnya apa semua ini membohongi gubernur. Kepala-kepala dinas, kepala SKPD tipu gubernur. Kasihan gubernur  yang harus bertanggung jawab terhadap laporan,’’ kata Obed seperti yang diberitakan Radar Sorong (JPNN Group), Senin (15/10).

Obed Rumbruren yang juga tokoh masyarakat ini merasa perlu mengkritisi pelaksanaan pemerintahan Prov Papua Barat menyusul hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memberi opini disclaimer (opini paling  rendah) terhadap laporan keuangan Pemprov Papua Barat selama 6 tahun berturut-turut. ‘’Provinsi ini bukan untuk pejabat, tapi untuk sejahterakan masyarakat. Ini harus kita hayati dan renungkan,’’ tandasnya.