Pemekaran Daerah Hanya Kepentingan Elit
Ibarat Jual Kemiskinan Rakyat, untuk Dapatkan Kedudukan
Jumat, 06 Juli 2012 – 10:33 WIB
Dia juga mengatakan, hal itu disebabkan karena pemekaran yang dilakukan selama ini, tidak didahului dengan kajian dan pembuktian ilmiah yang juga melibatkan rakyat sipil. “Kita punya Undang-Undang Otsus, tetapi itu diabaikan saja oleh kaum elit politik kita di daerah,” ujarnya.
Disinggung soal elit politik asal Papua Barat yang ada di Jakarta juga telah banyak memberikan janji-janji politik. Janji-janji politik itu hanya sebuah retorika politik saja, tanpa melihat kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat Papua Barat saat ini. “Saya pikir sederhana saja, elit politik harus sadar, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan rakyat. Sebuah keinginan, tidak mungkin menjadi sebuah kebutuhan, tetapi kebutuhan merupakan keinginan setiap manusia yang mendiami bumi ini,” akunya.(sr)
MANOKWARI - Aspirasi pemekaran pasca disetujuinya pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan saat ini, terus bermunculan di beberapa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB