Pemekaran Daerah Harus Dibarengi Kesejahteraan
Jumat, 10 Mei 2013 – 00:21 WIB
Pria kelahiran 9 Februari 1981 ini mengatakan bukan hal yang mustahil bila daerah bisa lebih maju. Pasalnya, dengan otonomi, daerah dibebaskan melakukan inisiatif untuk melakukan pengembangan.
"Inisiatif sangat dimungkinkan karena seiring otonomi daerah, juga sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal," ucapnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Pemekaran daerah harus dibarengi dengan pelayanan publik yang baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Makanya, provinsi dan kabupaten
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra
- Endoskopi Spinal, Solusi Minimal Invasif untuk Masalah Tulang Belakang
- Tanam Mangrove di PIK & Kedonganan, B. Braun Indonesia Rogoh Kocek Ratusan Juta Rupiah
- Usut Kasus Korupsi Pencairan Kredit, KPK Periksa Komut BPR Jepara Artha