Pemekaran Daerah Picu Sengketa Batas Wilayah

Dia menambahkan, untuk menghindari terus merebaknya permasalahan sengketa batas daerah, undang-undang pemekaran wilayah harus disempurnakan. Misalnya, mencantumkan cakupan wilayah desa-desa di perbatasan, termasuk titik koordinat, dan kejelasan kepemilikan pulau-pulau. "Pembuatan peta lampiran harus merujuk pada peta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang," ungkap dia. Proses untuk menentukan hal tersebut, tegas dia, harus dikoordinasikan antara provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

Anggota komisi II dari FPPP A.W. Thalib mengatakan, maraknya permasalahan batas antardaerah itu juga dipicu ramainya pemekaran desa dan kecamatan. Sering dengan hanya kemauan elite politik di daerah, desa dan kecamatan baru sudah terbentuk. "Prosesnya hanya sampai daerah, tidak sampai Kemendagri. Saya kira, harus ada ketegasan dari Kemendagri. Kalau tidak, masalah itu terus muncul," ucapnya. (pri/c11/agm)