Pemekaran Dianggap Solusi Masalah Perbatasan
Selasa, 20 Desember 2011 – 22:55 WIB
"Kalau memang di daerah lain tidak terlalu bermanfaat bahkan merugikan tapi bagaimana dengan daerah perbatasan. Kalau di daerah perbatasan dalam pemekaran lebih memercepat pembangunan," ujarnya.
Ia menambahkan, sekarang anggaran untuk perbatasan tersebar di beberapa kementerian. Sementara, di kementerian seolah haram hukumnya berkoordinasi lintas sektoral. "Itu kan barang mahal yang namanya koordinasi di negeri ini," sindirnya.
Harusnya, lanjut dia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selalu melakukan koordinasi. "Tapi setiap mereka berhadapan dengan menteri-menteri, mereka tidak dianggap," katanya.
Alasannya, kata dia, karena BNPP melakukan fungsi koordinasi bukan melakukan fungsi program. Tapi saat koordinasi mentok di kepala badan.
PONTIANAK -- Pemerintah dinilai kurang melakukan pendekatan kesejahteraan dalam membangun masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya
BERITA TERKAIT
- Seorang Kakek Digigit Komodo di Pulau Rinca, Begini Kondisinya
- Polda Sumsel Tangkap Jaringan Narkoba Timur Tengah, Mau Diedarkan di Bogor
- Irjen Iqbal Ingatkan Pengusaha Angkutan Umum Utamakan Keselamatan Penumpang Saat Natal & Tahun Baru
- Pengamanan Nataru, Irjen Iqbal Ancam Copot Pejabat yang Tak Becus Jaga Masyarakat
- 1 Perahu Nelayan Mukomuko Karam Diterjang Ombak Besar
- Siang Ini Dua RT di Kelurahan Pluit Terendam Banjir Rob