Pemekaran Gagal Sejahterakan Rakyat

Bagi daerah-daerah pemekaran baru dan memang berkembang sesuai harapan, seperti meningkatnya indeks kesejahteraan, daya saing atau pendidikan rakyat, maka daerah tersebut bisa diteruskan menjadi daerah otonom.

“Namun untuk daerah-daerah baru yang gagal memenuhi target, juga harus dilakukan penggabungan kembali. Tentunya dengan insentif-insentif tertentu,” ujarnya.

Irman Gusman juga menilai kalau pemerintah masih setengah-setengah dalam hal kebijakan pemekaran tersebut dan tidak pernah menggubris permintaan DPD yang sejak 2006 telah mengusulkan agar pemekaran-pemekaran wilayah itu dihentikan sementara menunggu selesainya grand design pemekaran wilayah.

“Pemekaran wilayah itu bisa saja dilakukan setelah dinilai lulus berbagai persyaratan yang ketat. Selain itu, pintu pemekaran wilayah juga sebaiknya satu saja, yakni di pemerintah sementara DPR atau DPD hanya menyetujui saja,” usul Irman Gusman. (Fas/JPNN)