Pemekaran Hanya Mainan Elit Politik

Karenanya Margarito berharap DPD dan DPR tidak sembarangan membahas usulan pemekaran kecuali betul-betul berdasarkan kebutuhan objektif. Ia pun mengusulkan tata cara pemekaran diatur dengan UU tersendiri.

Daerah yang perlu diprioritaskan pemekarannya misalnya wilayah, pulau terluar, dan Papua. Hal itu demi menjamin keutuhan NKRI. Apalagi, kata Margarito, banyak aturan soal Papua selama ini seperti dana otonomi khsusus (Otsus) yang jumlahnya mencapai puluhan triliun per tahun, ternyata pelaksanaannya di lapangan amburadul.

“Dana puluhan triliun itu tak menyentuh kesejahteraan rakyat, akibat kepala daerahnya berkepala batu dan tak punya moral. Menyakitkan lagi, mereka merasa yang memiliki daerah. Itulah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, DPR, dan DPR RI,” harapnya. (fas/jpnn)