Pemekaran PPS Terkendala Rekomendasi Gubernur NTB

Pertemuan ini sendiri dimulai sekitar pukul 10.00 Wib hingga sekitar pukul 11.45 Wib, puluhan anggota DPRD se-Sumbawa dan anggota DPRD NTB hadir dalam kesempatan itu. Sementara dari kalangan pemerintahan terdapat Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Dompu, Wakil Walikota dan Wakil Bupati  Bima. Sementara dari KP3S hampir seluruh pengurusnya hadir bersama para tokoh NTB di Jakarta.

Mereka diterima sejumlah anggota Komisi II dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II  Chairuman Harahap dan ketua Panitia Kerja Otonomi Daerah Ganjar Pranowo.‘’Aspirasi ini sudah kami terima untuk kami proses,’’ kata Chairuman dalam kesempatan itu.

Mantan Gubernur NTB, Harun Al-Rasyid yang juga anggota Komisi II menyebut dari persyaratan yang dimiliki Sumbawa memang layak dijadikan provinsi. Bahkan dari tujuh provinsi yang telah dimekarkan sebelumnya, syarat yang dimiliki Sumbawa di atas rata-rata. Karena itulah pihaknya kini akan memperjuangkan PPS masuk dalam 33 daerah pemekaran baru yang diprioritas pembahasannya di Panja Otonomi Daerah yang kemudian diajukan ke pemerintah. ‘’ Kita mau masukkan  dalam yang  33 itu  jadi ini yang kita usahakan,’’ tambahnya. (zul/jpnn)