Pemekaran Provinsi Perlu Dana Besar

JAKARTA - Banyak faktor yang mempengaruhi cepat tidaknya aspirasi pembentukan daerah otonom baru direspon dan disahkan oleh para politisi di DPR dan pemerintah di Jakarta. Salah satu faktor yang dominan adalah soal dana. Ini bukan bicara uang recehan yang mesti dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan para tokoh penggagas yang memang perlu rajin rapat. Atau ongkos mondar-mandir ke Jakarta untuk lobi-lobi.

Bila Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya sudah mulai masuk di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR, masalah uang menjadi hal menentukan. Meski sulit dibuktikan, tapi aroma uang di proses pembentukan daerah otonom baru begitu kental. Anggota Komisi II DPR Syaifullah Ma'sum tidak membantah kemungkinan adanya permainan uang.

"Kalau untuk proses pembahasan pemekaran yang dulu, saya dengar uang itu disediakan panitia. Ya kalau memang ada, hal itu harus diungkap," ujar Syaifullah Ma'sum kepada JPNN.

Bagaimana dengan proses pembahasan RUU pemekaran oleh anggota DPR periode sekarang? "Untuk yang sekarang, sejauh ini sih nggak ada," katanya. Hanya saja, dia mengakui tidak bisa memastikan apakah rekannya yang lain tidak terlibat permainan uang itu.