Pemekaran Sedot Anggaran Infrastruktur

JAKARTA -- Pemerintah punya argumen baru terkait perlunya pemekaran daerah direm. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, dengan adanya pemekaran daerah, maka upaya menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi terkendala. Pasalnya, pembentukan daerah otonom baru menyedot uang negara yang jumlahnya cukup besar. Mestinya, dana itu bisa untuk pembangunan infrastruktur.

Dijelaskan, dengan adanya daerah otonom baru, maka perlu dibentuk DPRD dan penambahan jumlah pegawai, yang semuanya butuh gaji dan fasilitas lainnya. Semakin banyak daerah dimekarkan, maka semakin banyak uang negara yang dikeluarkan.

"Cenderung habis untuk operasional pegawai. Belum lagi untuk kantor, mobil, perjalanan dinas. Sekarang saja , berapa belanja pegawai per tahun perjalanan dinasnya di daerah dibandingkan dengan belanja pegawai negeri," ujar Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (17/9).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan berapa sebenarnya jumlah pasti belanja aparatur, belanja modal, dan sebagainya. "Biar tahu berapa kita kehilangan uang. Kalau DPRD Provinsi itu satu orang Rp1 miliar, itu baru anggotanya, belum instrumen pendukungnya, belum operasional kantor, ac, listrik, kertas, dan sebagainya," beber mantan gubernur Sumbar itu.