Pemekaran Terbukti Bukan Solusi bagi Papua

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa kesenjangan sosial di Papua saat ini justru disebabkan kegagalan pemimpin lokal dalam melakukan pemerataan pembangunan. Oleh karenya, Papua tetap menjadi provinsi miskin meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana besar.

"Kebijakan Bapak SBY sebenarnya sangat luar biasa, kita yang salah di Papua. Karena itu harus ada peradaban baru di Papua, perubahan kelakuan perubahan perilaku," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, pemekaran di Papua telah diatur dalam undang-undang. Namun, Papua harus benar-benar siap baik sumber daya manusia maupun lingkungan sosialnya.

Untuk itu, lanjut Velix, harus ada penguatan secara bertahap dari tingkat bawah. "Penguatan ini harus dari level bawah dulu, kabupaten dibentuk, pelayanan publik ditingkatkan," ucapnya.