Pemerhati Pemilu: Rakyat Harus Ikut Tolak Pilkada di DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dianggap tidak hanya sebuah kemunduran demokrasi, namun pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat. Karena mengingkari kehendak rakyat.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengungkapkan pandangan tersebut, karena menilai penghapusan pilkada langsung merupakan upaya elit parpol menguasai kepala daerah.

Artinya, dengan kembali dipilih DPRD, maka akan terjadi kepala daerah didominasi elit parpol. Orang-orang baik yang disukai rakyat akan sulit maju. "Mekanisme pemikiran oleh DPRD juga akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang. Besar kemungkinan siapa yang akan terpilih ditentukan besaran bayaran yang bisa dia berikan pada para anggota DPRD yang ada," katanya di Jakarta, Rabu (10/9).

Praktik tersebut menurut Jeiry, jamak terjadi sejak orde baru. Karena itu kalau pilkada langsung dihapus, korupsi akan makin marak lagi di daerah.

Jeiry menduga mayoritas fraksi di DPR yang kini menginginkan kepala daerah dipilih DPRD, memiliki kaitan dengan kalahnya sebuah koalisi pada pemilihan presiden Juli lalu. Mereka kalah padahal memiliki mayoritas suara mayoritas di parlemen.

"Saya melihat ada upaya dari Koalisi Merah Putih mengambil semua jabatan kepala daerah dengan mendorong pemilihan di DPRD. Dengan memiliki mayoritas suara di DPRD, sangat mungkin jabatan kepala daerah akan didapat dengan mudah," katanya.

Kondisi ini menurut Jeiry, tentunya sangat berbahaya bagi rakyat ke depan. Program pembangunan nasional akan mandek, akibat tak didukung kepala daerah.
Itulah sebabnya rakyat menurutnya, harus menolak penghapusan pilkada langsung. "Rakyat harus melawan keinginan partai menguasai jabatan kepala daerah dengan mendudukan orang-orang partai. Rakyat harus ikut menolak pilkada tak langsung," katanya.

Soal efisiensi, Jeiry juga melihat pemilihan lewat DPRD justru menyebabkan pemerintah makin tak efisien. Karena pada dasarnya efisien berkaitan dengan kinerja pemerintah.