Pemerhati Pemilu: Rakyat Harus Ikut Tolak Pilkada di DPRD
Rabu, 10 September 2014 – 14:40 WIB
"Saya agak ragu apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat. Kan dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah," katanya.
Demikian juga dengan pendapat yang menyebut pilkada langsung boros anggaran, Jeiry menilainya tidak beralasan. Alasannya, selama ini terbukti pelaksanaan pilkada langsung mampu dibiayai oleh negara. "Jangan-jangan banyak pejabat dan elit parpol yang ingin pilkada langsung dihapus, karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit," katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dianggap tidak hanya sebuah kemunduran demokrasi, namun pembunuhan demokrasi langsung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prarekonstruksi Polisi Tembak Siswa SMKN 4 Semarang, Ada 3 Lokasi
- Tok, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong
- Jaksa Dianggap Mengambil Alih Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Timah
- Kapolrestabes Semarang Disorot soal Siswa SMKN 4 Semarang Tewas Diduga Ditembak Polisi
- Kementerian ATR: Diperlukan Upaya Strategis dalam Pengelolaan Tanah dan Ruang
- Akun Fufufafa Disebut Identik dengan Gibran, Unggahannya Mengarah ke Gangguan Jiwa