Pemeriksaan 61 Kada Terhambat Izin Presiden
Jumat, 08 April 2011 – 01:30 WIB

Pemeriksaan 61 Kada Terhambat Izin Presiden
Noor menambahkan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka jika 60 hari sejak surat diterima Presiden, izin tak diberikan, maka penyidik dimungkinkan langsung memeriksa kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai saksi atau tersangka.
UU ini, lanjut Noor, bahkan diperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung No 9 Tahun 2009. Namun bagi kejaksaan, dasar dua hukum itu dinilai belum kuat.
Alasannya, sangat mungkin hakim berpendapat lain dan tetap meminta prosedur izin pemeriksaan dilaksanakan kejaksaan. "Ini bisa jadi celah (bebas terdakwa). Kita ingin perfect (sempurna) tak ada celah, makanya nunggu izin," katanya.(pra/jpnn)
JAKARTA - Sebanyak 61 izin pemeriksaan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diajukan Kejaksaan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Setiawan Ichlas Hadirkan Ustaz Adi Hidayat di Tabligh Akbar di Palembang
- Gegara Panggilan Sidang Tak Sampai Alamat, Tergugat Datangi Kantor Pos di Jambi
- Menyambut Thudong 2025 di PIK Bukan Ritual Semata, Melainkan Pengalaman Jiwa
- Yohanes Bayu Tri Susanto Jadi Pengusaha Sukses yang Rendah Hati
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?