Pemeriksaan Jhonny Allen Tetap 13 April

JAKARTA- Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah memerintahkan Jhonny Allen agar secepatnya memenuhi panggilan KPK. Sebaliknya, KPK memastikan akan memeriksa saksi kasus suap pembangunan bandara dan pelabuhan di Indonesia timur, yang menyeret anggota DPR RI Komisi V  Abdul Hadi Djamal,  tetap pada tanggal 13 April. Alasan KPK, ada beberapa informasi yang harus didalami, tanpa perlu menunggu keterangan calon legislatif daerah pemilihan II Sumatera Utara itu.

"Jadi bukan karena dia kampanye juga," ucap juru bicara KPK Johan Budi SP, Rabu (1/4). Disebutkan pula, pihaknya tengah mempelajari apakah perlu memeriksa saksi lain seperti anggota DPR RI asal PKS Rama Pratama dan Kepala Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, selaku wakil pemerintah. Seperti diketahui, pertemuan di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, antara panitia anggaran (panggar) DPR RI dan pemerintah itu akhirnya diputuskan penambahan dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.

Diduga, ada keterkaitan antara pertemuan Four Season dengan penyuapan Rp 1 miliar terhadap Abdul Hadi oleh pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho. Selain alasan pertemuan, Jhonny dipanggil karena disebut Abdul Hadi juga sempat menerima suap Rp 1 miliar dari  kurir Hontjo Kurniawan. Hontjo adalah  rekanan Dephub yang tertarik pada proyek di Indonesia timur tersebut.

Terkait Rama Pratama, Johan menegaskan KPK tak pernah memberikan klarifikasi pada PKS bahwa mantan aktivis 98 itu tak terlibat kasus Abdul Hadi.

"Kita nggak pernah klarifikasi bahwa Rama itu nggak akan dipanggil sebagai saksi," ucap Johan. Bantahan Johan menyusul adanya pernyataan Ketua Umum DPP PKS Tifatul Sembiring, dalam kampanye akbar di Senayan, Senin (30/3). Dihadapan ribuan pendukungnya, Tifatul mengatakan telah mendapat klarifikasi dari KPK bahwa Rama takkan jadi saksi karena memang tak terlibat. (pra/jpnn)