JPNN.com 
Pemerintah Akan Bahas Kembali Pilkada oleh DPRD
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo akan membahas kembali wacana pemilihan kepala daerah alias pilkada dikembalikan ke DPRD.
Gagasan itu sempat menjadi undang-undang di era Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY), tetapi dibatalkan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ide tersebut sempat disinggung ketika Presiden Jokowi menerima komisioner KPU, di Istana Merdeka, Senin (11/11).
"Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas (nanti)," kata Mahfud usai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebutkan, pemerintah akan menampung semua gagasan untuk dibahas demi perbaikan proses demokrasi.
"Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu. Dibahas pasti, tapi apa diubah atau ndak itu nanti," jelasnya.
Gagasan mengembalikan pilkada ke pemilihan oleh DPRD belakangan kembali dicuatkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dia berencana mengevaluasi pilkada langsung yang berbiaya tinggi dan rentan menjadi pemicu korupsi.(fat/jpnn)
Gagasan mengembalikan pilkada ke pemilihan oleh DPRD belakangan kembali dicuatkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
