Pemerintah Akan Intensifkan Kampanye 3M di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus melakukan kampanye kedisiplinan masyarakat yang juga intensif dilakukan bukan hanya di DKI Jakarta.
Selain pendisiplinan masyarakat, Operasi Yustisi (kedisiplinan memakai masker) juga akan terus diperketat.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kampanye 3M -memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan- lebih diintensifkan ke daerah," kata Airlangga saat Rapat Terbatas (Ratas) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) secara daring, Senin (14/9).
Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, Menko Airlangga menyebut komite PC-PEN juga akan melakukan pendalaman dan pengkajian terkait rencana bantuan kepada tenaga honorer.
Pasalnya, menurut Airlangga, kini terdapat beberapa tenaga honorer yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut akan terus dikaji perkembangannya.
“Bantuan akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Namun kami sedang siapkan program dan detailnya,” ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginstruksikan agar insentif bagi sektor pariwisata dikaitkan dengan pengadaan vaksin mandiri, apabila clinical trial (uji coba klinis terhadap vaksin, red) sudah selesai.
“Jadi masih menunggu clinical trial, untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” tambahnya.
Kampanye 3 M tersebut yakni Memakai masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga jarak serta akan diintensifkan termasuk dengan Operasi Yustisi.
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
- Fenomena Pendatang Saat Mudik, Wagub Jabar: Jangan Membebani Pemerintah!
- Kemudahan Akses Pendanaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sedang Dibahas Pemerintah
- Optimisme Airlangga soal Ekonomi Indonesia di NEO 2025
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah