Pemerintah Akan Legalkan Calo TKI

Karena itu, kata Muhaimin, pemerintah segera menertibkan para calo TKI dengan cara melegalisasi mereka. Pemerintah juga bakal mendidik para calo tersebut sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar tentang penanganan TKI yang benar dan prosedural. Calo tenaga kerja selama ini dikenal sebagai sponsor yang memberikan jasa tidak berstandar terhadap pelaksanaan penempatan TKI swasta. Akibatnya, ongkos rekrutmen menjadi besar dan berujung pada adanya pemotongan gaji TKI.

"Legalisasi (calo) akan ditetapkan dengan surat edaran menteri hingga nota kerja sama dengan Disnaker. Kami mengundang semua gubernur dan bupati untuk membicarakannya pekan ini," papar ketua umum DPP PKB itu.Muhaimin mengakui, pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap TKI yang dilakukan antarinstansi terkait belum terkoordinasi dengan baik. Setiap instansi masih mementingkan ego sektoral. Selain itu, sebagian besar calo TKI tidak terdaftar secara resmi di dinas tenaga kerja kabupaten/kota.

"Salah satu penyebab praktik perdagangan manusia adalah rekrutmen TKI yang ilegal dan pengiriman nonprosedural seperti lewat calo. Dengan kondisi itu, posisi TKI menjadi rentan dan tidak terlindungi oleh kontrak kerja, asuransi, dan pelatihan yang resmi," tandas alumnus Fisipol UGM itu.

Atas dasar itulah, pemerintah bermaksud menertibkan para calo sehingga bisa mengurangi faktor persoalan yang sering dialami para TKI di negara rantauan. Para TKI pun bisa bekerja dengan baik.