Pemerintah Akhirnya Minta Maaf Atas Meninggalnya 17 Pemudik

jpnn.com - JAKARTA - Kabar meninggalnya belasan orang selama berlangsungnya mudik 2016 ini terus menjadi polemik. Tak hanya karena kecelakaan, banyak pemudik yang harus meregang nyawa lantaran kecapekan dan terlalu banyak menghirup apnoe causa CO2 toksic dari pendingin udara kendaraan. Pemerintah pun akhirnya meminta maaf atas insiden tersebut.
Permintaan maaf itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Terjadinya musibah sebagian warga masyarakat pada saat kemacetan di pantura daerah Kabupaten Brebes, saya Mendagri atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf," kata Tjahjo, seperti dilansir situs kemendagri.go.id Sabtu (9/7).
Yang jelas, kata Tjahjo, selama ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan ke masyarakat saat mudik. Mulai dari mempercepat proses pembayaran jalan tol hingga perbaikan jalan.
"Adanya musibah, kekurangnyamanan dalam perjalanan menjadi evaluasi kami, pemerintah khususnya Kemendagri," imbuhnya.
Tjahjo mengaku, Kemendagri sebelumnnya juga telah mengirimkan radiogram ke sejumlah kepala daerah wilayah pantura yang menjadi perlintasan arus mudik dan balik lebaran. Isinya adalah meminta agar mereka memperhatikan selama 24 jam apa yang terjadi di jalur mudik tersebut. Bahkan dengan terang-terangan Tjahjo meminta agar Satpol PP, aparat kecamatan, aparat desa, puskesmas dan dinas terkait disiagakan di sepanjang jalan pantura.
Beberapa kepala daerah yang mendapat radiogram itu di antaranya adalah Bupati Pemalang, Bupati Tegal, Wali Kota Tegal, Bupati Brebes, dan Bupati Cirebon. (mas/jpnn)
JAKARTA - Kabar meninggalnya belasan orang selama berlangsungnya mudik 2016 ini terus menjadi polemik. Tak hanya karena kecelakaan, banyak pemudik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun