Pemerintah Akhirnya Turunkan Biaya Pemondokan di Makkah

JAKARTA - Seharian penuh, anggota Komisi VIII dan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) kemarin (9/4) melanjutkan pembahasan penepatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Perlahan tapi pasti, DPR bisa mendesak pemerntah menurunkan biaya di pos pengeluaran tertentu.

Anggota panitia kerja (Panja) BPIH Komisi VIII Choirun Nisa tidak hanya pemerintah yang capek mengikuti pembahasan BPIH yang sangat alot. "Kita DPR juga capek," ujar politisi yang juga menjadi wakil ketua Komisi VIII itu. Namun, Nisa mengatakan pihaknya terus menuntut supaya BPIH tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam pembahasan BPIH yang cukup panjang kemarin, Nisa mengatakan pemerintah akhirnya bisa menurunkan biaya pemondokan di Makkah dari SAR 4.500 per jamaah menjadi SAR 4.300 per jamaah. Namun, pihak DPR menilai nominal ini masih cukup mahal. Untuk itu, mereka meminta supaya ongkos sewa pemondokan dipatok SAR 4.000 per jamaah.

Menurut Nisa, nominal biaya pemondokan sebesar SAR 4.300 itu masih tergolong besar karena subsidi dari pemerintah masih sama dengan tahun lalu yaitu SAR 700 per jamaah. Jika dipotong dengan pembirian subsidi itu, tahun ini jamaah terbebani biaya pemondokan sebesar SAR 3.600. "Ini masih mahal dibandikan tahun lalu," kata dia.