Pemerintah Akselerasi Kebijakan Satu Peta Hingga Kembangkan PSN dan KEK
Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar 30.000 dollar USD.
"Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Menko Airlangga.
Perlu diketahui bahwa hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi.
Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar.
Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan Kebijakan Satu Peta.
Oleh sebab itu dengan diluncurkannya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat.
“Kami juga telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk White Paper dengan tema ‘Shaping a Unified Future Beyond 2024’,” kata Menko Airlangga.
White Paper tersebut memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Pemerintah akselerasi kebijakan satu peta serta kembangkan PSN dan KEK guna mendorong tingkat pembangunan nasional lebih tinggi.
- Delegasi Bisnis Kanada Tawarkan Kerja Sama Strategis, Begini Respons Menko Airlangga
- US-ABC Dukung Penuh Penguatan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi dengan Indonesia
- Airlangga & Delegasi Canada-ASEAN CABC Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi
- Menko Airlangga Dukung Penguatan Kerja Sama Ekonomi RI-Kanada di Berbagai Sektor Prioritas
- Menko Airlangga dan Menteri Mary Ng Gelar Pertemuan Bilateral, Apa Saja yang Dibahas?
- Kemenko Perekonomian Beberkan Strategi Ekonomi Inklusif di Rapat Banggar DPR RI