Pemerintah Akui DPS Pilpres Belum Sempurna

Sehari sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan kekecewaannya terhadap proses pengumuman DPS pilpres yang sudah dilakukan sejak 11 hingga 17 Mei 2009. Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini memperkirakan, persoalan kisruh DPT pada pemilu legislatif lalu bisa terulang lagi pada DPT pilpres mendatang. Dia menyatakan hal tersebut berdasar hasil pengamatan Bawaslu di sejumlah daerah.

Menurut Nur Hidayat, beberapa kasus yang ditemukan antara lain adalah masalah pengumuman DPS pilpres, yang basisnya dari DPT pileg April lalu. Pertama, bahwa DPS tidak diumumkan di tempat-tempat yang mudah terjangkau masyarakat.

"DPS tidak dipasang atau diumumkan di tempat-tempat yang semestinya," ujarnya kepada wartawan sebelum menghadiri rapat kerja KPU, Bawaslu, Kapolri dan Kejaksaan Agung, dengan Komisi II DPR, di Senayan, Senin (18/5).

Masalah kedua yang ditemukan Bawaslu, adalah banyaknya DPS yang malah tidak diumumkan sama sekali kepada masyarakat. Hal ini yang kemungkinan besar nantinya bakal memicu aksi protes warga yang belum terdata. Bahkan katanya, Bawaslu menemukan kasus di Probolinggo, Jawa Timur, data DPT pileg begitu saja dinyatakan sebagai DPS pilpres dan ditempelkan di tempat-tempat tertentu. (sam/JPNN)