Pemerintah Ambil Alih TMII dari Yayasan Keluarga Soeharto, Begini Reaksi Bang Doli
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia hanya berkomentar singkat atas langkah pemerintah mengambil alih penguasaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang dikelola keluarga Soeharto.
Politikus Partai Golkar itu menilai keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan dapat menyelamatkan tempat wisata tersebut.
"Kami berharap pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelamatkan keberadaan TMII menjadi aset negara yang penting untuk mengenal kekayaan dan keberagaman. Terutama budaya Indonesia kepada masyarakat, termasuk mancanegara," ujar Doli saat dihubungi, Kamis (8/4).
Sebelumnya, pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang dibentuk oleh istri dari Presiden Kedua RI Soeharto, Siti Hartinah.
Langkah itu diambil setelah yayasan yang dikelola oleh keluarga Soeharto itu tidak memberikan kontribusi kepada negara.
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pengambilalihan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.
"Yang intinya menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita," kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/4). (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons langkah pemerintah mengambil alih TMII dari Yayasan Harapan Kita yang dikelola keluarga Soeharto.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Libur Natal, TMII Dipadati Lebih dari 12 Ribu Pengunjung
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli