Pemerintah Ambil Alih TMII dari Yayasan Keluarga Soeharto, Begini Reaksi Bang Doli

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia hanya berkomentar singkat atas langkah pemerintah mengambil alih penguasaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang dikelola keluarga Soeharto.
Politikus Partai Golkar itu menilai keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan dapat menyelamatkan tempat wisata tersebut.
"Kami berharap pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelamatkan keberadaan TMII menjadi aset negara yang penting untuk mengenal kekayaan dan keberagaman. Terutama budaya Indonesia kepada masyarakat, termasuk mancanegara," ujar Doli saat dihubungi, Kamis (8/4).
Sebelumnya, pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang dibentuk oleh istri dari Presiden Kedua RI Soeharto, Siti Hartinah.
Langkah itu diambil setelah yayasan yang dikelola oleh keluarga Soeharto itu tidak memberikan kontribusi kepada negara.
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pengambilalihan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.
"Yang intinya menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita," kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/4). (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons langkah pemerintah mengambil alih TMII dari Yayasan Harapan Kita yang dikelola keluarga Soeharto.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- TMII Siap Menyambut 120 Ribu Pengunjung Lewat Jelajah Seru Lebaran
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV