Pemerintah Andalkan BUMN dan Swasta untuk Bangun Ibu Kota Baru
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kontribusi BUMN dan swasta memang sangat diharapkan dalam membangun ibu kota negara yang baru.
Bambang menyebutkan, sejauh ini kecenderungan lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia, dengan luas areal yang dibutuhkan minimal 40 ribu hektare atau lebih. Namun wilayahnya sampai kini belum diputuskan.
"Intinya kita membangun kota baru, infrastruktur tetap dibangun tapi wilayahnya tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif. Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru," ucap Bambang di Istana Negara, Senin (6/5).
BACA JUGA: Yenny Wahid Berharap Ibu Kota Baru Terapkan Konsep Smart City
Sesuai arahan Presiden Jokowi, konsep yang disiapkan dalam pembangunannya tidak terlalu membenani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, peran BUMN dan swasta akan didorong.
"Artinya kita berusaha melibatkan peran swasta dan BUMN lebih banyak. Jadi kita harus kreatif menciptakan berbagai skema sehingga investor swasta dan BUMN mau terlibat dalam membangun kota baru tersebut," jelas mantan menteri keuangan ini.
Bicara investasi yang dibutuhkan, pihaknya menyebut sesuai hasil kajian Bappenas, totalnya sekitar Ro 480 triliun. Namun, penggunaan APBN diupakan tidak begitu menonjol.
"APBN tetap ada tetapi kita upayakan peran swasta dan BUMN lebih banyak. Yang pasti untuk infrastruktur dasar, jaringan air bersih, air limbah, kemudian jalan arteri di dalam kota itu kemungkinan APBN. Di luur itu termasuk rumah sakit, termasuk fasilitas angkutan umum dikerjakan swasta," tandasnya. (fat/jpnn)
Kontribusi BUMN dan swasta sangat diharapkan dalam membangun ibu kota negara yang baru.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Penerapan MRPN Diyakini jadi Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor
- Bappenas Sebut RIPPP dan Investasi Lokal Memacu Pembangunan di Papua