Pemerintah Antisipasi PHK Masal

JAKARTA - Pemerintah berusaha mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat meningkatnya beban dunia usaha di tengah imbas krisis keuangan global. Pemerintah berjanji mengurangi beban yang dipikul pengusaha serta menciptakan program yang merangsang penciptaan lapangan kerja.

’’Itu yang dilakukan selama ini, menurunkan cost mereka, dari mulai BBM, hingga mengurangi seluruh biaya dalam bisnis. Itu dilakukan sehingga struktur biaya perusahaan bisa diringankan,’’ kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Selasa (23/12).

Menkeu memperkirakan sektor manufaktur akan mendapatkan pengaruh paling besar dari penurunan aktivitas ekonomi global. Dengan pengurangan beban, diharapkan industri bisa menahan dan memiliki kapasitas untuk menjaga jumlah tenaga kerjanya.

Sri Mulyani mencontohkan penghapusan pajak ekspor untuk menanggulangi kelesuan ekspor dan melemahnya harga komoditas. Berbagai beban lain juga dikurangi. Pemerintah juga berusaha merangsang pembukaan lapangan kerja baru. ’’Kalau berhubungan dengan PHK yang akan terjadi, itu dilakukan dengan penciptaan kesempatan kerja di dalam negeri. Apa itu dengan proyek-proyek infrastruktur atau berhubungan dengan padat karya di tingkat kecamatan maupun di desa, maupun dengan mengaktifkan balai latihan kerja seperti yang selama ini dikelola,’’ kata Menkeu.