Pemerintah Australia Respon Kritik Terkait Papua

Yang kedua, lanjut dia, Kedubes Australia menegaskan bahwa yang terjadi itu adalah sikap Anggota Parlemen, bukan parlemen keseluruhan. Apa yang dilakukan Richard adalah suatu sikap yang berbeda dengan pemerintah Australia. 

Menurut Mahfudz, di Kesepakatan Lombok sudah mengatur suatu kesepakatan bahwa persoalan Papua Barat dan Papua adalah persoalan politik dalam negeri Indonesia. “Dan Indonesia menegaskan bahwa kedua provinsi itu adalah bagian dari NKRI,” tegasnya.

Ia menegaskan, yang paling penting ketika ada manuver-manuver dari parlemennya, Pemerintah Australia melalui Duta Besarnya sudah menegaskan sikapnya. “Kita tinggal verifikasi saja nanti seperti apa. Apakah mereka akan memberikan sinyal positif, atau memberikan ruang gerak bagi manuver yang dilakukan Richard dan kawan-kawan,” katanya.

“Saya apresiasi Dubes itu melakukan pernyataan mestinya nanti ketika forum itu betul-betul dilaksanakan pada saat yang sama paling tidak harus ada pernyataan dari Pemerintah Australia,” katanya.