Pemerintah Australia Siap Kompromi Loloskan RUU Pendidikan Tinggi

Pemerintah Australia mengisyaratkan siap melakukan kompromi lebih jauh demi meloloskan sebuah RUU baru di bidang pendidikan tinggi. RUU sebelumnya ditolak Senat Desember lalu, karena secara umum dikhawatirkan akan memberatkan kalangan mahasiswa secara finansial.

Menteri Pendidikan Christopher Pyne menyatakan, pihaknya "akan melakukan apa pun" yang diperlukan demi memastikan universitas di Australia bisa mencapai tingkat terbaiknya.

Begitu RUU terdahulu ditolak, Menteri Pyne langsung mengajukan RUU baru yang telah direvisi.

"Kami sangat komit untuk mengadakan reformasi sektor pendidikan tinggi," katanya.

"Kami percaya reformasi ini baik bagi sektor universitas dibandingkan kondisi sekarang," kata Menteri Pyne. "Kami akan negosiasi dengan para senator lintas fraksi demi memastikan agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk masuk universitas".

RUU baru versi revisi mengembalikan aturan bunga pinjaman mahasiswa berdasarkan ukuran indeks harga konsumen (CPI) dan bukan lagi berdasarkan tingkat suku bunga janga panjang.

Selain itu, RUU baru juga memasukkan item berupa aturan pinjaman keuangan mahasiswa yang bisa ditunda pembayarannya hingga 5 tahun khusus bagi orangtua yang baru pertama kali mengirim anaknya ke universitas.

Namun juru bicara oposisi bidang pendidikan Mark Butler menyatakan, Partai Buruh akan tetap menolak RUU baru ini meskipun jika pemerintah siap kompromi mengurangi rencana pemotongan anggatan pendidikan tinggi sebesar 20 persen.'