Pemerintah Bakal Bahas Rencana Penurunan Biaya Haji dengan DPR Siang Ini

Pemerintah Bakal Bahas Rencana Penurunan Biaya Haji dengan DPR Siang Ini
Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf (kiri) saat ditemui media di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (30/12/2024) usai melantik para pejabat setingkat eselon II-IV di BP Haji. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menyebutkan penurunan biaya haji pada 2025 mendatang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto akan didiskusikan bersama DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) siang ini.

"Kami sudah mulai bicarakan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah -Ditjen PHU- Kemenag, nanti siang setelah ini saya langsung ke DPR, kami dengan Kemenag ke DPR memulai pembicaraan dengan DPR untuk biaya tentang ibadah haji ini," kata Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Senin (30/12).

Irfan menegaskan terkait tambahan kuota haji, pihaknya masih mendiskusikan hal tersebut dan saat ini masih fokus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada para jemaah haji.

"Kami berupaya memaksimalkan apa yang ada, pelayanan kita maksimalkan, jika mungkin tambahan ya kami lakukan, tetapi sebelum ada itu, kami maksimalkan apa yang ada saja. Kampung Haji juga masih dalam pembahasan, kami belum bisa buka sepenuhnya karena masih banyak berbagai kemungkinan-kemungkinannya," ujarnya.

Ia menegaskan, di 2025, BP Haji masih fokus mempersiapkan pemindahan tugas dari Ditjen PHU Kemenag sekaligus terus berkoordinasi dengan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Dari BP Haji di 2025 ini kami masih sebagai pendukung, sekaligus kami menyiapkan diri untuk 2026, termasuk juga koordinasi dengan teman-teman DPR untuk revisi Undang-Undang Haji Nomor: 8 Tahun 2019, di mana tugas haji masih di Kemenag, insyaallah dengan revisi akan ada perubahan," ucapnya.

Ia mengemukakan, BP Haji juga perlu menyusun langkah untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.

"Mereka tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sehingga harus kita persiapkan untuk menghadapinya, tetapi untuk komunikasi dengan Menteri Haji di Arab Saudi, kemarin Wakil Badan Haji juga baru saja pulang dari sana, tadi malam kami bertemu dan beliau menyampaikan koordinasi sudah cukup bagus dan intens," paparnya.

Terkait tambahan kuota haji, pemerintah masih mendiskusikan hal tersebut dan saat ini fokus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada para jemaah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News