JPNN.com 
Pemerintah Bakal Bahas Rencana Penurunan Biaya Haji dengan DPR Siang Ini
BP Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji di tahun 2026 mendatang lebih berintegritas pada pagi hari ini.
"Salah satu yang penting, kami melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kami sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku," kata Irfan.
Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Terkait tambahan kuota haji, pemerintah masih mendiskusikan hal tersebut dan saat ini fokus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada para jemaah.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Ekonom Ini Menilai Komisi Ojol tak Perlu Diatur Pemerintah
- Legislator Gerindra: Perintah Presiden Membawa Angin Segar Tertibkan Angkutan Truk ODOL
- Prabowo Jadi Pemimpin Dunia dengan Kepuasan Publik Tertinggi di Negara G20
- Utus Jokowi ke Pemakaman Paus, Prabowo Titipkan Pesan Khusus
- Guru Besar UKI: Sosialisasi KUHAP Harus Melibatkan Masyarakat
- Bulog Siap Dukung Koperasi Merah Putih untuk Memperkuat Ketahanan Pangan
