JPNN.com 
Pemerintah Bakal Bahas Rencana Penurunan Biaya Haji dengan DPR Siang Ini
BP Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji di tahun 2026 mendatang lebih berintegritas pada pagi hari ini.
"Salah satu yang penting, kami melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kami sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku," kata Irfan.
Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Terkait tambahan kuota haji, pemerintah masih mendiskusikan hal tersebut dan saat ini fokus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada para jemaah.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sampit Bantul
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- 4 Tahun, Pemerintahan Prabowo Targetkan Rp 13.032 Triliun Investasi
- DPR Sebut Penurunan Biaya Haji Bisa Memperbaiki Citra Prabowo
