Pemerintah Bakal Impor Satu Juta Ton Beras, Begini Reaksi Hasan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah melakukan impor satu juta ton beras yang dialokasikan melalui perum Bulog.
DPR beralasan, penolakan ini tidak sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin, (15/3).
Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.
Oleh karena itu, dia meminta Perum Bulog meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan produksi padi.
"Kalau Bulog melakukan penyerapan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," katanya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.
Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin merespons rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton, simak kalimatnya.
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara
- Mengintegrasikan Trisakti Soekarno Dalam Kebijakan Pengelolaan Ruang Udara
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan