JPNN.com 
Pemerintah Bakal Impor Satu Juta Ton Beras, Begini Reaksi Hasan DPR
jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah melakukan impor satu juta ton beras yang dialokasikan melalui perum Bulog.
DPR beralasan, penolakan ini tidak sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin, (15/3).
Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.
Oleh karena itu, dia meminta Perum Bulog meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan produksi padi.
"Kalau Bulog melakukan penyerapan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," katanya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.
Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin merespons rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton, simak kalimatnya.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan
