Pemerintah Bakal Membuka Keran Impor Garam 2021, Begini Saran Andi Akmal DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin (AAP) menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk sering bertemu petani garam.
Andi Akmal menyampaikan hal itu untuk menanggapi keputusan Pemerintah yang berencana melakukan impor garam pada tahun ini.
"Sering-seringlah mereka itu bertemu petani garam. Kasih dukungan yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak,” ujar Akmal dalam keterangan pers, Kamis (18/3).
Politikus PKS ini mengaku mendapat banyak keluhan dan curhatan dari petani-petani garam rakyat di berbagai daerah.
Akmal merasakan psikologis para petani garam ini karena ia juga besar dilingkungan pantai di Bone Sulawesi Selatan yang banyak juga penduduknya bekerja sebagai nelayan dimana menggantungkan kehidupannya dari Laut.
Persoalan garam ini, terutama garam Industri mirip-mirip beras. Tiap tahun tidak ada penyelesaian. Setiap tahun selalu memunculkan polemik.
Padahal, semua pihak sudah memahami bahwa kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan Industri. Sedangkan ketersediaan garam nasional kita, sangat cukup untuk memenuhi itu semua kebutuhan baik Industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik.
“Saya sejak masuk DPR 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini. Kini regulasi semakin longgar dengan adanya UU Cipta Kerja, dimana impor legal sebagai istilah kedaulatan. Kini kedaulatan komoditas kita sudah benar-benar melenceng dari arti sesungguhnya,” ucap Akmal.
Andi Akmal menanggapi keputusan Pemerintah yang berencana melakukan impor garam pada tahun ini.
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Akselerasi Solusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Komitmen bagi Petani & UMKM
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa