Pemerintah Bakal Mengaktifkan Kembali KBM Tatap Muka, Begini Respons Bang Sultan

Pemerintah Bakal Mengaktifkan Kembali KBM Tatap Muka, Begini Respons Bang Sultan
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, BENGKULU - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka pada bulan Juli mendatang.

“KBM tatap muka sebaiknya didasarkan pada tingkat atau level epidemi kasus covid di suatu wilayah atau daerah, bukan oleh proses vaksinasi yang belum diketahui tingkat efikasi dan efektivitasnya pada tenaga kependidikan,” ungkap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam keterangan persnya pada Kamis (25/2/2021).

Menurut Sultan, proses vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini belum bisa disebut efektif berpengaruh terhadap penurunan angka penyebaran kasus covid. Pasalnya, belum ada satu negara pun yang bisa membuktikan efek vaksin terhadap penurunan kasus positif Covid-19 secara luas.

“Petugas kependidikan yang divaksinasi, misalnya, mungkin dapat melindungi keluarga dan siswa mereka dari infeksi, tetapi ketika virus ada di mana-mana, akan ada banyak kesempatan untuk masuk ke rumah dan lingkungan sekolah,” ujar Sultan.

Data terakhir yang dilansir dari laman covid-19.go.id menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 1.288.833 pasien. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 10.180 kasus, bila dibanding data terakhir hari sebelumnya.

Meski demikian, kata Sultan, DPD RI mengapresiasi langkah progresif pemerintah yang memprioritaskan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai salah satu kelompok utama yang divaksinasi.

"Kami berharap KBM tatap muka bisa segera diaktifkan, agar siswa dan mahasiswa dapat kembali melakukan kegiatan belajar secara normal di sekolah dan kampus-kampus,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Namun, dia mengingatkan agar KBM Tata Muka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten.

KBM tatap muka sebaiknya didasarkan pada tingkat atau level epidemi kasus covid di suatu wilayah atau daerah, bukan oleh proses vaksinasi yang belum diketahui tingkat efikasi dan efektivitasnya pada tenaga kependidikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News