Pemerintah Bakal Menghapus Daya Listrik 450 VA, Politikus PKS Amin AK Bereaksi, Simak

Terkait penggunaan kompor listrik untuk mengurangi penggunaan gas LPG 3 kg, Amin juga mengaku ragu-ragu. Itu karena daya yang dibutuhkan oleh sebuah kompor listrik itu besar.
Dengan teknologi terbaru saja buatan China, misalnya, daya kompor listrik itu masih 600 watt ke atas.
“Penggunaan kompor listrik jelas akan menambah pengeluaran masyarakat untuk listrik. Apa iya konsumen rumah tangga miskin dan rentan miskin akan berbondong-bondong beralih ke kompor listrik,” tanya Amin.
Sementara itu, jika tujuannya untuk mengurangi subsidi LPG, mengapa pemerintah tidak gerak cepat mengalihkan konsumsi LPG atau liquid petroleum gas ke LNG atau liquid natural gas atau bisa disebut gas alam.
Dengan menggunakan LNG Indonesia tak perlu impor gas, bahkan bisa ekspor. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), jumlah cadangan terbukti gas alam RI hingga 31 Desember 2021 tercatat mencapai 42,93 triliun kaki kubik (TCF).
Dengan asumsi produksi gas sebesar 6.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), maka cadangan terbukti gas ini masih cukup untuk sekitar 19,6 tahun ke depan.
Presiden Jokowi sendiri mengatakan, impor kita LPG itu mencapai Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun karena harganya tinggi sekali dan subsidinya mencapai Rp 60 triliun - Rp 70 triliun.
Menurut Amin, akan lebih baik dana sebesar itu diinvestasikan untuk eksplorasi dan eksploitasi gas alam.(fri/jnnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Politikus PKS Amin Ak bereaksi kepada pemerintah yang berencana menghapus pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere (VA). Begini penjelasannya.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Catat Penjualan Tertinggi, PLN IP Berhasil Memasok Listrik 83.082 GWh Pada 2024
- PLN IP Bakal Tambah Pasokan Daya Listrik Lebih dari 2.000 MW
- Jaga Pasokan Listrik Selama Ramadan, PLN IP Hadirkan Daya Listrik 19,5 Gigawatt
- PLN Segera Pulihkan Suplai Listrik yang Terganggu Akibat Banjir di Grobogan
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah