Pemerintah Bakal Mengimpor Garam 3 Juta Ton, Begini Reaksi Senator Abraham

Menurut Abraham, kasihan petani garam di NTT yang hasil produksinya di buang percuma. Bahkan di Kabupaten Sabu Raijua saat ini, ada 40 ton garam di gudang penampungan yang membeku.
“Lebih baik pemeritah menaruh investasi paprik pengolah garam di NTT supaya bisa mengolah garam untuk kebutuhan dalam dalam negeri. Kasihan para petani garam dengan kebijakan impor garam yang dilakukan,” tutur Abaraham.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi meminta dukungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti agar pemerintah membatalkan impor garam. Alasannya, garam di NTT sangat banyak dan tidak terserap.
"Terus terang kami minta dukungan kepada DPD RI menyampaikan kepada pemerintah agar jangan impor garam, tapi bantu serap garam kami di NTT," kata Josef saat menerima La Nyalla di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Rabu, 24 Maret 2021.
Josef menyebut NTT merupakan provinsi penghasil garam. Hingga sekarang, banyak garam produksi NTT tidak terserap. Provinsi ini punya potensi untuk menghasilkan satu juta ton garam. Hasil itu bisa ditingkatkan lagi bila pemerintah pusat membantu penyerapan terserap.
Pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah memutuskan mengimpor garam. Keputusan itu telah diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.
Wahyu mengungkapkan, produksi garam dalam negeri diperkirakan mencapai 2,1 juta ton pada 2021. Sementara kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 4,6 juta ton. Artinya, ada selisih 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.(fri/jpnn)
Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi NTT Abraham Paul Liyanto bereaksi keras terkait kebijakan pemerintah yang akan mengimpor garam sebanyak tiga ton..
Redaktur & Reporter : Friederich
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City