Pemerintah Bangun 9.113 BTS di Wilayah 3T, Bidik Peningkatan Ekonomi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan tengah membangun 9.113 Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.
Dia menjelaskan Kontrak Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kemenkominfo.
“Di saat yang bersamaan, kami juga secara tidak langsung menugaskan seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non3T, wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia,” tuturnya.
Johnny memerinci, total 12.548 BTS 4G tersebut melayani 12.548 desa dan kelurahan yang mencakup wilayah 3T dan non-3T.
Kontrak tersebut dilakukan oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan dua operator seluler yakni PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.
Menkominfo juga mengharapkan kehadiran infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan baik.
Pasalnya, terdapat tantangan secara geografi, keamanan, dan ketertiban masyarakat baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower yang hadir dan membangun di wilayah tersebut.
Pemerintah menyatakan tengah membangun 9.113 Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
- Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten/Kota lewat Bangubsus
- Trafik Broadband Meroket Selama Libur Lebaran 2025, Telkomsel Beber Penyebabnya
- Digiland 2025, Tak Hanya Hadirkan Event Lari, Bakal ada Sheila on 7 Hingga Padi Reborn & Pasar UMKM
- Gubernur Herman Deru Tekankan Penyaluran Bangubsus untuk Pembangunan Infrastruktur
- Pemprov Jateng Siap Gelontorkan Rp 1,2 Triliun untuk Bantuan Keuangan Desa
- Aktivis Buruh Indonesia Minta ILO Siapkan Regulasi Ekonomi Digital