Pemerintah Bantu Pengusaha Hindari PHK
Senin, 27 Oktober 2008 – 03:10 WIB
JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan strategi subsidi bagi para pengusaha dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan dunia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pengusaha sehingga tidak perlu melakukan PHK besar-besaran tenaga kerjanya. "Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti melalui penurunan pajak ekspor, CPO, atau dalam bentuk berbagai subsidi atau suku bunga," kata Menkeu Sri Mulyani kepada pers di acara Hari Keuangan Ke-62 di Gedung Depkeu, Jakarta(26/10).
Dalam kebijakan ini pemerintah akan melihat terlebih dulu dari komoditas per komoditas dan situasi apa yang dihadapi oleh perusahaan di sektor tersebut karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Fokus pemerintah dalam 10 bulan ini adalah bagaimana melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang cukup tinggi dan cepat."Karenanya pemerintah banyak membuat berbagai kebijakan subsidi. Ini untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen," tambahnya.
Baca Juga:
Menkeu juga menyadari pengusaha mengalami tekanan berat akibat adanya penurunan harga di berbagai komoditas menyusul adanya krisis keuangan global. Menurutnya, bila permasalahannya soal penurunan harga, mereka bisa menempuh jalan dengan cara menyesuaikan harga yang turun drastis.
Pemerintah berencana untuk melakukan konsultasi dengan DPR untuk menggunakan anggaran yang ada saat ini. Antisipasi ini sedianya akan dijalankan pada 2009 mendatang.(esy/JPNN)
JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan strategi subsidi bagi para pengusaha dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan dunia. Hal ini dilakukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dirut Bank Mandiri Sebut Indonesia Punya Peran Vital dalam Perubahan Iklim Global
- Sukses Hilirisasi Kemiri, BUMDes Ngada Siap Ekspor
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Harga Emas Antam Hari Jumat 20 Desember 2024 Naik, Berikut Daftarnya
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Investasi Triliunan Perlu Kepastian Regulasi, Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah