Pemerintah Baru Tarik Utang LN Rp 26,9 Triliun
Sabtu, 20 November 2010 – 19:22 WIB

Pemerintah Baru Tarik Utang LN Rp 26,9 Triliun
JAKARTA - Direktorat pengelolaan Utang, Kementrian Keuangan mengungkapkan baru menarik pinjaman luar negeri berdasarkan jenis pembiayaan sebesar Rp26,91 triliun. Jumlah yang ditarik ini berdasarkan data per 31 Oktober 2010 atau telah menarik pinjaman LN sebesar 49,8 persen dari total target Rp54,07 triliun hingga akhir tahun. Meski lebih banyak realisasi penarikan utang yang rendah, namun Rahmat optimis menjelang akhir tahun nanti, realisasi akan meningkat. Karena kendala klasik yang terjadi adalah, realisasi sedikit terlambat disebabkan kendala seperti kesiapan proyek yang molor, fisik yang perlu lahan dengan waktu pembebasan lambat serta koordinasi antar kelembagaan yang dilakukan secara cermat.
Pada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/11), Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto menjelaskan, realisasi pinjaman tertinggi tercatat untuk pinjaman proyek. Yakni sebesar 64,8 persen dari target komitmen pemerintah sebesar Rp24,56 triliun. Sedangkan untuk realisasi penarikan terendah berasal dari pinjaman program yang baru terealisasi sebesar 37,2 persen dari target.
Baca Juga:
Pinjaman proyek ini memang selalu minim setiap tahunnya. Karena rendahnya penyerapan tergantung pada proses fisik yang ada di lapangan. Tapi bagaimanapun, beberapa angka cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya,’’ kata Rahmat.
Baca Juga:
JAKARTA - Direktorat pengelolaan Utang, Kementrian Keuangan mengungkapkan baru menarik pinjaman luar negeri berdasarkan jenis pembiayaan sebesar
BERITA TERKAIT
- Dirut Bank DKI Jamin Dana Nasabah Aman dan Non-tunai KJP Plus Tetap Lancar
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2025, UBS dan Galeri24 Sama Saja
- Transaksi Tabungan Emas Pegadaian Diproyeksikan Naik 10 Kali Lipat pada Akhir April
- 165.466 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
- Satgas Ramadan & IdulFitri Pertamina Dinilai Berhasil Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi