Pemerintah Batasi Kewenangan Penggusuran

"Kalau terbukti kepemilikannya sah, maka pejabat harus menunda atau membatalkan putusannya. Bila tetap nekat, sanksinya administrasinya berupa ganti rugi," jelasnya.

Ditambahkannya, dengan adanya UU Adminper pula, pejabat tidak bisa sesukanya main gusur. "Karena ada sanksi administratif berupa tuntutan ganti rugi," ujarnya. (Esy/jpnn)