Pemerintah Batasi Konsumsi Antibiotik
Jumat, 01 April 2011 – 10:49 WIB

Pemerintah Batasi Konsumsi Antibiotik
JAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap konsumsi resep obat antibiotik di Indonesia sangat rendah. Untuk kali pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menerapkan pembatasan terhadap pemberian resep obat antibiotik. Pedoman umum penggunaan antibiotik secara rasional bagi itu akan diberlakukan di rumah sakit dan fasilitas pelayaan kesehatan lainnya.
Tujuannya, untuk mencegah kekebalan atau resistensi obat antibiotik yang kini kian mengkhawatirkan. "Pedoman tersebut akan dikeluarkan bertepatan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April 2011," kata Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Sri Indrawaty di sela-sela kunjungan media ke PT Indofarma, di Cibitung Bekasi Jawa Barat, Kamis (31/3).
Baca Juga:
Pedoman tersebut akan digunakan sebagai acuan bagi dokter dalam meresepkan obat antibiotik untuk pasiennya. Dengan pedoman ini selanjutnya Kemenkes juga akan menyusun pedoman penggunaan antibiotik yang berisi informasi obat antibiotik secara rinci. Pedoman disusun oleh para pakar di bidang antibiotik dan resistensi kuman yang terdiri dari dokter spesialis, ahli mikrobiologi klinik, farmasi klinik.
Untuk mendukung hal tersebut Kemenkes juga menerapkan program Antimicrobial Stewardship. Yakni program yang saling melengkapi untuk mengubah atau mengarahkan penggunaan antimikroba di fasilitas pelayanan kesehatan. "Tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan antimikroba dalam rangka pengendalian resistensi," tegasnya.
JAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap konsumsi resep obat antibiotik di Indonesia sangat rendah. Untuk kali pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
BERITA TERKAIT
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari Pertamax Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun