Pemerintah Belum Bahas Revisi UU yang Amputasi KPK
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah belum memberikan tanggapan secara resmi soal adanya revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah belum membahas substansi adanya revisi itu sehingga tidak bisa memberikan tanggapan saat ini.
"Inisiatif sebuah UU itu bisa datang dari pemerintah, bisa dari DPR. Nah kali ini, revisi UU itu datang dari DPR, dan tentunya pemerintah akan mempelajari isi, dan substansi dulu. Jadi kami belum bisa berkomentar," ujar Pramono di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10).
Pemerintah, kata Pramono, menunggu proses selanjutnya dari DPR. Pasalnya, itu masih berproses mulai dari Baleg, Bamus dan kemudian paripurna.
Pramono juga mengaku, belum bisa mengomentari soal usia KPK yang hanya 12 tahun.
"Yang jelas saya tidak mau terpretensi untuk bisa menjawab apa-apa, ini karena sedang kami tunggu substansinya. Jadi kami tunggu dulu," tegas Pramono. (flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah belum memberikan tanggapan secara resmi soal adanya revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Sekretaris
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra